Serangkaian dugaan kebocoran data dan serangan siber terhadap lembaga negara dan swasta di Indonesia, rasanya perlu untuk menyoroti sifat serangan siber yang berkembang pesat dan semakin agresif.

Untuk melindungi pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum, mengusulkan kombinasi langkah-langkah kebijakan preventif dan kuratif untuk memastikan transformasi digital yang aman di Indonesia.

Pratama Persadha, Chairman Cybersecurity Research Institute & Communication and Information System (CISSREC) bersama Genie Sugene Gan, Head of Government Affairs untuk Kaspersky di Asia Pasifik, merumuskan beberapa rekomendasi penting guna melindungi serangan siber yang kian massif di Indonesia ini.

1. Mengembangkan regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi

Kami mendorong pengembangan Strategi Keamanan Siber Nasional dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. Diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat keamanan siber di lembaga publik dan swasta serta meminimalkan ancaman serangan siber dan kebocoran data.

2. Meningkatkan kesadaran keamanan siber

Keamanan siber adalah urusan semua orang, setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan keamanan siber kolektif kita. Penting juga untuk mempersiapkan masyarakat demi melindungi diri mereka dari ancaman siber, misalnya melalui kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber (dan ‘kebersihan’ siber) di seluruh populasi umum.

Dalam hal meningkatkan keamanan siber ialah soal pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan peraturan serta mengalokasikan anggaran negara harus menyadari dampak serangan siber dan perlu bertindak lebih cepat, sehingga menurut Pratama kita bisa selangkah lebih dekat dalam membuat regulasi yang pro keamanan siber menjadi kenyataan.

3. Berkolaborasi di semua level

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan publik penting untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan saat ini untuk menangani serangan siber, serta untuk menjembatani setiap kesenjangan keterampilan dan sumber daya.

Kolaborasi dan koordinasi yang lebih erat antar lembaga negara juga dapat membantu memperjelas rantai koordinasi dan menciptakan standar yang harmonis untuk keamanan siber di semua lembaga pemerintah.

Untuk mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan, roadmap yang jelas dan terarah dapat berguna dalam menetapkan tujuan keamanan siber baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Yang perlu digaris bawahi, masalah keamanan siber adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Kerja sama di tingkat regional, misalnya melalui berbagi data dan intelijen, dapat sangat membantu dalam mencegah, mendeteksi, dan memastikan keamanan siber.

Source : https://selular.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.